Pendapatan pemerintah

Bagian dari seri tentang Pemerintahan
Keuangan publik
Kebijakan Kebijakan ekonomi Kebijakan fiskal · Kebijakan moneter Kebijakan perdagangan · Kebijakan investasi Kebijakan pertanian · Kebijakan industri Kebijakan energi · Kebijakan sosial Campuran kebijakan
Kebijakan fiskal Kebijakan pajak · Kebijakan anggaran Pendapatan · Belanja · Anggaran Defisit atau Surplus · Belanja defisit Utang (Luar negeri · Dalam negeri) Kementerian keuangan · Serikat fiskal
Kebijakan moneter Persediaan uang · Nilai bunga Basis moneter · Celah diskon Persyaratan cadangan Cadangan bank · Cadangan emas Otoritas moneter (bank sentral · dewan mata uang) · Serikat moneter
Kebijakan perdagangan Tarif · Batas non-tarif Keseimbangan dagang · Keuntungan dagang Penciptaan perdagangan · Pengalihan dagang Proteksionsime · Perdagangan bebas Kementerian perdagangan · Blok dagang
Pendapatan dan belanja Peneriman pajak · Penerimaan negara bukan pajak Belanja wajib Belanja rahasia
Optimum Anggaran seimbang (fiskal) Stabilitas harga (moneter) Pertumbuhan (perdagangan dan investasi)
Reformasi Penyesuaian fiskal · Reformasi moneter
l b s

Pendapatan pemerintah adalah penerimaan uang pemerintah pemerintah dari pajak dan bukan pajakyang diperlukan dalam rangka belanja publik. Pendapatan dan belanja merupakan komponen anggaran pemerintah dan alat penting dari kebijakan fiskal pemerintah. Pengumpulan pendapatan menjadi tugas utama dalam pemerintahan, karena diperlukan untuk menjalankan operasional pemerintahan, menyelenggarakan barang dan jasa bermanfaat (melalui kontrak sosial untuk memenuhi kepentingan umum), serta penegakan hukum. Kebutuhan pendapatan ini merupakan faktor utama dalam perkembangan birokrasi modern.^[1]

Pendapatan pemerintah berbeda dari utang dan penciptaan uang oleh pemerintah, yang keduanya berfungsi sebagai tindakan sementara untuk meningkatkan pasokan uang pemerintah tanpa meningkatkan pendapatannya.

1. ^ Bräutigam, Deborah (2002). "Building Leviathan: Revenue, State Capacity and Governance". IDS Bulletin. Institute of Development Studies. 33 (3): 1–17. doi:10.1111/j.1759-5436.2002.tb00034.x.